Pernyataan Ini Pemicunya, Rocky Gerung DISER*NG Jubir Jokowi dan Kapitra Ampera di ILC TV One



NusaMerdeka ~   Indonesia Lawyers Club ( ILC) TV One Karni Ilyas kembali menghadiri akademisi kontra pemerintah, Rocky Gerung, tampil di ILC terbaru Selasa (3/11/2020) tadi malam.

Tema ILC TV One tadi malam UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?”

Akademisi Rocky Gerung blak-blakan menuduh pemerintah mengambil hak warganya menyebarkan informasi.

"Hak saya menyebarkan informasi diambil orang lain," kata Rocky Gerung dikutip dari akun resmi Indonesia Lawyers Club, Rabu (4/11/2020)

"Bukan pemerintah kan?"  tanya Jubir Presiden Jokowi Fadjroel Rachman memotong pernyataan Rocky Gerung.

"Saya duga pemerintah dan saya tuduh pemerintah," kata Rocky disambut tawa di studio ILC TV One.

Politisi PDIP Kapitra Ampera juga ikut debat dengan Rocky Gerung.

Kebebasan berpendapat adalah hak individu yang dijamin oleh konstitusi.

Namun hadirnya UU ITE menuai pro-kontra karena di pasal-pasal tertentu dianggap sebagai "pasal karet".

Terbaru,sejumlah aktivis KAMI ditangkap karena melanggar UU ITE terkait aksi menolak UU OmnibusLaw.

Di ILC, Prof. Andi Hamzah Sorot Kasus Pencurian Bebek yang Dijatuhi Hukum Pidana: Hal Sepeleh

Program Indonesia Lawyers Club (ILC) edisi tanggal 3 November kembali hadir.

Beberapa sosok yang merupakan tokoh nasional, diantaranya Fahri Hamzah, Rafli Harun, Said Didu, Rocky Gerung juga Fajroel Rachman, hadir langsung dalam acara tersebut.

Presiden ILC TV One, Karni Ilyas yang memandu langsung program yang tayang di TV One tersebut, memberikan kesempatan secara adil kepada narasumber yang hadir.

Sementara Prof. Andi Hamzah, turut pula mengambil bagian dalamemberikan pandangannya secara virtual.

Bahkan dalam sorotannya, Prof. Andi Hamzah juga menyebut sejumlah hal yang mestinya tak boleh dilakukan oleh DPR RI saat membahas UU ITE.

Prof Andi Hamzah juga menyoroti sejumlah undang-undang baik menyangkut sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Bahkan disebutkan pula bahwa tak semua hal buruk harus masuk ke ranah hukum pidana. 

"Saya pernah ditelepon dari Australia yang mempertanyakan sebuah kasus hukum yang dilakukan di Bekasi. Hal yang ditanyakan, adalah mengapa kasus pencurian seekor bebek yang terjadi di Bekasi, pelakunya harus divonis hukum pidana?

"Padahal sanksi yang mestinya dijatuhkan adalah memerintahkan oknum pelaku untuk mengembalikan atau menggantikan bebek yang telah dicuri."  

Bahwa perbuatan mencuri bebek merupakan hal yang buruk. Tapi keburukan hal tersebut sesungguhnya bisa disanksi dengan sanksi sosial, bukan hukuman pidana. 

Prof. Adi Hamzah juga menyebutkan bahwa di Belanda saat ini, kasus pidana yang hukumannya di bawah 6 tahun, bisa diselesaikan oleh jaksa.

Jaksa dibolehkan menyelesaikan kasus itu dengan cara meminta pelaku mengembalikan kerugian yang timbul dari kasus yang dilakukannya.

Jadi dalam kasus tersebut, jaksa tidak perlu melanjutkan perkaranya ke tingkat pengadilan. Sebab aturan membolehkan hal itu.

Tapi yang terjadi selama ini, kata Prof. Andi Hamzah, banyak hal sepeleh yang diproses secara hukum hingga dilanjutkan oleh jaksa ke pengadilan. Padahal ada sanksi lain yang lebih cocok untuk kasus sepeleh tersebut.

Sementara menyangkut UU ITE, disebutkan bahwa yang diatur itu misalnya penipuan melalui ITE dan lainnya.

Sedangkan perihal penghinaan telah diatur dalam KUHP.

Ketika ditanya apakah dirinya juga turut membahas UU ITE yang telah disahkan, Prof. Andi Hamzah mengungkapkan bahwa jika dirinya ikut, maka ada banyak hal yang pasti diprotesnya.

"Waktu itu saya tidak ikut. Kalau saya ikut, pasti ada banyak hal yang saya protes," kata Prof. Andi Hamzah menjawab pertanyaan Karni Ilyas, apakah dirinya ikut dalam pembuatan atau pembahasan UU ITE tersebut.

Ia langsung mengklarifikasi bahwa hanya menghadiri sejumlah pembahasan undang-undang, yakni UU Pencucian Uang, UU Korupsi dan UU Terorisme.

Seusai mengungkapkan itu dan sesaat sebelum rehat, Karni Ilyas pun melontarkan pernyataan, bahwa kontra itu tak seharusnya berarti melawan pemerintah.

Kontra yang dimaksud Karni Ilyas, adalah realitas kritikan sosial termasuk dalam pelbagai aksi unjuk rasa yang menolak keputusan pemerintah, masuk dalam UU ITE yang berarti mengancam kebebasan berpendapat. 

Sementara Said Didu menyoroti sejumlah item pembangunan di Indonesia yang disebutnya sebagai mangkrak.

Proyek pembangunan itu mangkrak karena beberapa sebab, diantaranya, pelaksanaan dan pengawasannya tak dilakukan secara baik.

Said Didu merupakan mantan pegawai negeri sipil yang terpaksa mengundurkan diri  karena terlalu vokal mengkritisi atasan, mengungkapkan kebobrokan yang terjadi dalam tubuh birokrasi

Kali ini, Indonesia Lawyers Club Edisi Selasa, 3 November 2020 mengangkat tema “UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?”

Program yang dipandu Presiden ILC Karni Ilyas ini menghadirkan sejumlah narasumber yaitu:

Rocky Gerung 

Said Didu

Prof. Andi Hamzah

Fadjroel Rachman

Fahri Hamzah

Irma Suryani Chaniago

Hamid Awaluddin

Haris Azhar

Kapitra Ampera

Ustadz Tengku Zulkarnain

Dedy Permadi

Rachland Nashidik

Teddy Gusnaidi

Sumber :tribunnews.com

0 Response to "Pernyataan Ini Pemicunya, Rocky Gerung DISER*NG Jubir Jokowi dan Kapitra Ampera di ILC TV One "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close