William Ultimatum Anies Baswedan, Buntut Polemik APBD DKI Jakarta, Begini Katanya


NusaMerdeka ~ Polemik APBD DKI Jakarta tak kunjung usai.

Dalam babak baru ini Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menyatakan Gubernur Anies Baswedan adalah Gubernur Amatiran.

Pernyataan tersebut William sampaikan saat menjadi narasumber dalam program Mata Najwa yang tayang di Trans7, Rabu (6/11/2019) malam.

"Saya ingin menyatakan bahwa pak gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran itu yang pertama," ujar William.

Tak hanya menyebut gubernur amatiran, William juga menyebut jika Anies Baswedan adalah Gubernur yang alergi terhadap transparansi.

"Yang kedua, pak gubernur anies baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparasi," ujarnya.

Menurut William, alasannya menyebut Gubernur DKI Jakarta itu amatiran adalah karena tidak paham proses penganggaran dengan baik.

"Karena beliau tidak paham proses penganggaran dengan baik, kenapa di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS itu 95T, lalu pada hari H pembahasan tiba-tiba turun 89 trilyun," ujar William.

William menuturkan jika Anies Baswedan memberikan barang mentah kepada DPRD karena terjadi penurunan anggaran.

"Jadi ada kurang RP 6 trilliun, Gubernur Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD, jadi DPRD yang harusnya diselesaikan secara eksekutif, sudah bersih di eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi, kami diberitahu ada pengurangan 89 triliun itu dan tidak ada postur pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujarnya kepada Najwa Shihab, selalu pemandu acara di Mata Najwa.

William pun membeberkan alasan mengapa menyebut Gubernur Anies Baswedan alergi terhadap transparansi.

"Kenapa alergi terhadap transparasi, karena harusnya dokumen-dokumen dalam APBD 2020 ini sudah di Upload ke website RKPD dan KUA-PPAS," tambah William.

William pun menyebut jika sebenarnya ASN itu sudah memiliki niat untuk transparan.

"Terakhir saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya PNS atau ASN ini sudah memiliki niat untuk transparan tapi pak Gubernur Anies Baswedan saja nih yang tidak mau," ujarnya.

Di akhir William menyatakan akan mengultimatum Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengunggah dokumen RAPBD 2020 ke website.

"Saya mengultimatum paling telat sebelum 11 november 2019 pak Gubernur segera untuk upload dokumen perancangan APBD 2020 ke website apbd.jakarta.id," ungkapnya.

Lantas, Najwa Shihab pun mempertanyakan apa konsekuensi jika ultimatum tidak terpenuhi.

"Orang kalau mengultimatum itu biasanya ada konsekuensinya, kalau ultimatum tidak bisa terpenuhi, konsekuensinya apa?," tanya Najwa kepada William.

William pun menjawab konsekuensinya adalah fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi untuk menekan supaya segera mengupload dokumen tersebut.

"Jadi kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen RAPBD 2020 yang dimana itu uang rakyat, tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi bagaimana mempressure eksekutif untuk segera mengupload dokumen perencanaan tersebut, karena ini adalah uang rakyat," tegas William.

Sebelumnya, dalam judul siaran pers 'Ini Uang Rakyat, Gubernur Anies Tolong Segera Buka Komponen APBD' PSI menyesalkan atas tanggapan Gubernur Anies Baswedan yang seakan mengalihkan isu dan menyalahkan anak buahnya.

"Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengalihkan isu dan menyalahkan anak buah terkait anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon di usulan APBD 2020," tulis PSI.

"Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis 31 Oktober 2019.

Masih menunggu, William Sarana, Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menyarankan agar Gubernur Anies segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik.

Dalam tulisan siaran pers, William menulis bahwa penting sekali rakyat melihat penggunaan uang mereka.

"William menilai penting sekali rakyat bisa melihat isi penggunaan uang mereka. APBD berasal dari rakyat, karena itu rakyat harus bisa mengetahui peruntukannya" tulisnya.

“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” kata William.

“Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya,” lanjut William dalam siaran persnya.

Dalam tulisannya, William menyatakan, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur. Ia sudah punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggapnya belum ideal.

“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” tambah William dalam tulisan siaran persnya.

(Tribunnews.com/Inza Maliana)

Sumber :tribunnews.com

1 Response to "William Ultimatum Anies Baswedan, Buntut Polemik APBD DKI Jakarta, Begini Katanya"

  1. Emang gubernur ahok waktu menjabat terbuka ke masyarakat ...yg ada duit sumber waras kemana tuh 400 milyar lebih...

    ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close