Konflik dengan PB Djarum, KPAI: Tak benar Kami Tidak Ambil Jalan Tengah


NusaMerdeka ~ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, tidak benar pihaknya tidak mau mengambil jalan tengah atau win win solution dengan Djarum. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menanggapi pernyataan Djarum yang akan menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis setelah 2019.

Hikma sendiri mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui tentang rencana Djarum Foundation untuk menghentikan sementara kegiatan audisi di tahun 2020. Hikma sampaikan hal ini terkait dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya bersama Kemenko Polhukam.

Dalam kesempatan tersebut hadir pihak-pihak antara lain: KPAI, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Hak Anak Kemenko PMK, Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Asisten Deputi Bidang Eksploitasi dan Kekerasan KPPPA, Direktur Pidana Kemenkumham, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Kabupaten Kudus, Perwakilan Kabupaten Banyumas, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI, Sekjen Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan Ketua PB Djarum Foundation di ruang rapat Komisi V Sesmenko Polhukam pada tanggal 4 September 2019.

Kata Hikma, rapat tersebut dipimpin oleh Deputi Kamtibnas Kemenko Polhukam, Bapak Carlo B Tewu antara lain menghasilkan beberapa komitmen sebagai kesimpulan dari rapat tersebut yakni:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bisa mengakomodasi regulasi agar memberikan perlindungan kepada sektor swasta dalam rangka pembinaan terhadap atlet dan mengakomodasi perlindungan anak.

2. Terkait dengan program yang sudah berjalan, penyelengara agar menindaklanjuti hasil rapat KPAI (untuk anak tidak menggunakan nama, kaos, logo, dan title Djarum di kawasan olahraga), dengan penyesuaian yang akan didiskusikan dengan KPAI.

3. Pemerintah daerah menjamin kegiatan ini terselenggara dengan aman.

"Berdasarkan tiga poin yang menjadi kesepakatan dan dasar rekomendasi pada rapat tersebut maka khusus untuk point kedua, KPPPA langsung mengajukan diri untuk memfasilitasi pertemuan pada hari tersebut yang akan dilaksanakan di Gedung KPPPA. Namun adanya kendala teknis dimana pihak Djarum Foundation sangat sulit dihubungi, sehingga rapat tidak jadi terselenggara," jelas Hikma.

Untuk itu, KPAI mengundang secara formal sebagai tindak lanjut poin kedua tersebut diatas. Pihak terundang yakni KPAI, KPPPA dan Djarum foundation dan undangan di tembuskan juga kepada Kemenkopolhukam dan Kementerian terkait yang hadir pada saat itu sebagai bentuk tanggung jawab KPAI menindaklanjuti hasil rapat.

Namun, KPAI mendapatkan informasi pada malam hari tanggal 4 Sepetember melalui staf Kemenkopolhukam bahwa pihak Djarum menyatakakan ada kegiatan lain di luar daerah, sehingga tidak bisa memenuhi undangan pertemuan tersebut.

"Dengan demikian, tidak benar statemen pihak Djarum yang mengatakan bahwa KPAI tidak mau mengambil jalan tengah, karena justru pihak Djarum yang tidak hadir dalam pertemuan lanjutan, sebagai tindak lanjut pertemuan di Kemenkopolhukam," tegas Hikma.

Diketahui Hikma, bahkan sebelum itu pihak KPPPA yang sudah membuka diri untuk mengambil jalan tengah persoalan ini sesuai rekomendasi rapat, termasuk niat baik KPPPA mengundang Djarum pada bulan Maret 2019, juga tidak digubris oleh Djarum.

Untuk itu, pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 5 September 2019, guna membahas teknis pelaksanaan kegiatan audisi bulutangkis di Kota Purwokerto, menjadi tidak terlaksana karena pihak Djarum tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

"Padahal pertemuan ini menjadi crusial, karena menjawab pertanyaan dari Disporapar Kota Purwokerto tentang penjelasan permintaan pemasangan logo di bawah 50 persen yang disampaikan oleh Djarum perlu dijelaskan lebih teknis," jelas dia.

Sumber :netralnews.com

0 Response to "Konflik dengan PB Djarum, KPAI: Tak benar Kami Tidak Ambil Jalan Tengah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close