Bukan Turun ke Jalan, Ini People Power yang Dimaksud Amien Rais: Awasi TPS, Gunakan Smartphone

NusaMerdeka ~ Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandiaga, Amien Rais kembali membahas soal people power menjelang pemungutan suara 17 April 2019 besok.



Diketahui sebelumnya bahwa Amien Rais mengatakan pihaknya akan menyiapkan aksi massa bila muncul kabar adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, ktia enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amin Rais, Minggu (31/3/2019) kemarin.

Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.

"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.

Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.

"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people Power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.

"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD. KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.

Baru-baru ini, Amien Rais menjelaskan bahwa people power memiliki tingkatan tersendiri.

"Palin enteng itu yang gak usah turun ke jalan," kata Amien Rais seperti dikutip TribunJakarta dari tayangan YouTube TVOne, Selasa (16/4/2019).

"Tapi gunakan senjata lebih tajam dari bedil atau pistol yaitu HP atau smartphone," sambungnya.


People power tersebut, lanjutnya, akan mengawasi tempat pemungutan suara (TPS) di masing-masing wilayahnya.

Lebih lanjut Amien Rais mengatakan, People power akan mengawasi mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan.

"C1nya diamankan di HP di semua TPS, sehingga setiap kelurahan itu harusnya diketahui tengah malam sudah selesai, ini cara pengamanan darat," urai Amien Rais.

"Jadi people power yang saya maksudkan itu adalah tiap-tiap rakyat di masing-masing TPS satu kelurahan. Koordinasi, C1nya itu dipegang,
" tambahnya.

Amien Rais menambahkan bahwa pihaknya akan turut melakukan perhitungan secara manual.

"kita akan perhitungan secara manual, lebih bagus lagi. Kalau lewat IT dalam arti putar-putar angka dengan software tertentu bisa saja tidak cocok dengan lapangan," tandasnya.

Sebelumnya, pernyataan people power Amien Rais sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Dikutip TribunJakarta dari Kompas.com, Wiranto mengatakan bahwa Pemilu 2019 tak boleh membuat masyarakat terpecah belah.

Wiranto pun berharap pemilu tidak merusak persatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikannya kepada para kepala desa yang hadir dalam silaturahim nasional berjudul "Bersatu Desa Maju" di Stadion Tennis Indoor, Rabu (10/4/2019).
Pada kesempatan itu, Wiranto sempat menyingung istilah people power yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan.

"Pernah enggak mendengar kalau pemilu itu nanti akan ada rusuh. Pemilu nanti akan ada people power. Betul enggak? Percaya enggak?" ujar Wiranto.

Para kepala desa yang hadir langsung berteriak "tidak!".

"Betul, saya senang sekali serentak mengatakan tidak percaya," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan kabar itu termasuk hoaks.

Kata dia, hoaks sekarang banyak jenisnya. Ada hoaks yang membangun kebencian dengan ujaran kebencian, ada yang berupa fitnah, dan ada juga kampanye hitam.

Wiranto mengatakan hoaks bisa menimbulkan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi.

Hoaks ini bisa mendeligitimasi pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, dia mengajak para kepala desa untuk menyukseskan pemilu dengan membantu menangkal hoaks.

Wiranto mengatakan, aparat keamanan juga siap mengamankan pemilu tanggal 17 April nanti.

"Sehingga masyarakat akan datang dari rumah ke TPS dalam keadaan aman," kata dia.

Sementara itu, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, menilai pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais tentang 'people power' berpotensi membahayakan.

Dilansir dari laman Tribunnews, sudah ada mekanisme mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berperan menerima pengajuan gugatan sengketa pemilu untuk pihak-pihak yang keberatan terhadap hasil pemilu.

"Ini pernyataan yang sembrono, gegabah, berbahaya dan mengancam keberlanjutan negara hukum demokratis kita,” ujar Bayu dalam sesi diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Senin (15/4/2019).

Dia menyatakan, keberadaan KPU, selaku lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu ditambah keberadaan MK yang menjalankan fungsi check and balances, merupakan desain bagus untuk demokrasi dan hukum di Indonesia.

"Telah kita adopsi sejak 2001 pada saat perubahan ke-3 (Undang-Undang Dasar 1945,-red), lahir pasal 24 c ayat 1 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah perselisihan hasil pemilihan umum," kata dia.

Sehingga, kata dia, akan menjadi anomali apabila Amien Rais, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua MPR RI dan orang yang berperan melahirkan perubahan pasal 24 C ayat 1 UUD 1945, justru mewacanakan 'people power'.

“Menjadi anomali, justru menganggap keberadaan Mahkamah Konstitusi tidak berguna,” kata Bayu.
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2019/04/16/bukan-turun-ke-jalan-ini-people-power-yang-dimaksud-amein-rais-awasi-tps-gunakan-smartphone?page=all

0 Response to "Bukan Turun ke Jalan, Ini People Power yang Dimaksud Amien Rais: Awasi TPS, Gunakan Smartphone"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close